Selama ini, pembangunan di provinsi kepulauan ini sangat bergantung pada “napas” Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Namun, di bawah langit Flobamora yang luas, tersimpan potensi strategis geografis yang belum sepenuhnya terkapitalisasi. Pariwisata kelas dunia dan kekayaan maritim yang melimpah adalah bukti bahwa NTT bukanlah daerah yang “miskin”, melainkan daerah dengan kekayaan yang belum terolah (untapped wealth).
Secara geografis, NTT adalah poros maritim dunia dan sebagai gerbang selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Sebagai pusat pertumbuhan pariwisata, Labuan Bajo memang menjadi permata, tetapi NTT masih memiliki Sumba, Alor, dan Rote yang menanti sentuhan infrastruktur. Di sisi lain, Laut Sawu adalah ladang tuna dan rumput laut yang potensial. Tantangannya klasik: ketersediaan cold storage, pelabuhan modern, hingga sistem transportasi yang terintegrasi.
Kini, muncul satu instrumen keuangan yang mulai diperbincangkan sebagai solusi mandiri, Obligasi Daerah. Melalui dana dari surat utang ini, Pemda memiliki kesempatan untuk membangun pusat bisnis sektor unggulan NTT agar nilai tambah produk tetap berada di bumi NTT, bukan dibawa keluar dalam bentuk mentah. Namun, menerbitkan obligasi tidak semudah membalik telapak tangan. Ada tantangan besar terkait kapasitas fiskal, kepercayaan investor, hantu KKN, hingga ketepatan sasaran proyek yang harus dijawab dengan aksi nyata.
Kehadiran instrumen ini sejatinya merupakan sebuah opportunity (peluang) emas di tengah krisis pendanaan yang selama ini membelenggu kreativitas daerah. Langkah ini harus disikapi secara positif dan konstruktif sebagai transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi bisnis (business-oriented). Dengan mentalitas ini, pemerintah daerah tidak lagi sekadar menghabiskan anggaran, melainkan bertindak sebagai manajer investasi yang memastikan setiap rupiah yang dipinjam mampu memutar roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan profit bagi pembangunan berkelanjutan.
Namun, transparansi adalah harga mati. Masyarakat NTT harus menjadi mata dan telinga utama dalam mengawasi setiap rupiah yang dipinjam atas nama pembangunan. Karena pada akhirnya, rakyat pulalah yang akan menanggung beban jika proyek tersebut gagal. (Oleh Yakob S Muda | Sekretaris DPD IKAL Lemhannas Provinsi NTT )