Labuan Bajo berada di titik persimpangan krusial. Dengan target mempertahankan basis 500.000 wisatawan tahunan di tengah kebijakan pembatasan kuota Taman Nasional Komodo (TNK). Strategi pengembangan harus bergeser dari ketergantungan pada alam (eco-tourism) menuju penguatan destinasi darat (land-based destination) yang berbasis event dan infrastruktur modern.
Pariwisata dunia telah memberi kita cetak biru tentang bagaimana infrastruktur buatan manusia dapat mengubah nasib sebuah kawasan. Sydney Opera House adalah bukti nyata; ia merupakan salah satu ikon wisata terpopuler di Australia dengan total kunjungan mencapai lebih dari 10 juta orang setiap tahunnya. Daya tariknya melampaui sekadar arsitektur.
Dari total kunjungan tersebut, sekitar 350.000 pengunjung berpartisipasi aktif dalam tur berpemandu di dalam gedung setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa fasilitas yang dikelola secara profesional dengan narasi yang kuat mampu menciptakan aktivitas ekonomi masif. Berkaca dari sana, Labuan Bajo memiliki potensi serupa jika mampu menghadirkan pusat seni dan event internasional yang ikonik di daratan sebagai magnet baru bagi dunia.
Namun, untuk naik kelas, pariwisata Labuan Bajo tidak bisa lagi hanya dibiarkan tumbuh secara organik. Diperlukan langkah berani dari Kementerian Pariwisata untuk mengorkestrasi kementerian dan lembaga sektoral lainnya melalui payung hukum yang kuat dan terintegrasi. Meskipun pengembangan wilayah ini telah tercantum dalam RPJMN 2025-2029, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar. Implementasi kebijakan saat ini terasa kurang memperhatikan aspek capaian riil sebelumnya. Hal ini terkonfirmasi dari anomali rasio anggaran yang justru menurun secara signifikan, padahal Labuan Bajo sedang berada dalam fase pertumbuhan krusial yang belum mencapai titik optimal.
Di tengah fase pertumbuhan yang kritis dan menurunnya dukungan fiskal tersebut, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Labuan Bajo menjadi kebutuhan mendesak sekaligus jalan strategis yang mutlak. Perpres ini akan berfungsi sebagai pedoman tunggal (single document) yang menyatukan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam satu komando pembangunan. Tanpa payung hukum setingkat Perpres RIDPN, komitmen anggaran akan terus fluktuatif dan risiko ego sektoral akan kembali menghambat keberlanjutan proyek strategis di daratan.
Investasi pada infrastruktur darat melalui mandat Perpres ini adalah langkah rasional untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT secara masif. Mengingat keterbatasan sumber daya alam di wilayah ini, pariwisata telah terbukti menjadi mesin ekonomi yang mampu memberikan kontribusi fiskal signifikan. Dengan mengunci komitmen anggaran pusat melalui Rencana Induk, Labuan Bajo dapat bertransformasi menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang mandiri, yang tidak hanya mengandalkan pesona bahari, tetapi juga keunggulan fasilitas darat berkelas dunia.
Kearifan Lokal Manggarai: Roh dalam Pembangunan
Namun, membangun fisik tanpa membangun jiwa adalah kesia-siaan. Kekuatan utama Flores terletak pada kearifan lokal masyarakatnya. Perlu dipahami bahwa budaya dialog adalah nilai yang melekat kuat dalam masyarakat adat Manggarai. Tradisi berkumpul dan berbicara telah menjadi cara hidup dalam menyelesaikan berbagai persoalan selama berabad-abad.
Rencana besar ini harus didukung penuh oleh kebijakan daerah yang inklusif dengan menghidupkan kembali roh dialog tersebut. Tantangan dalam menjaga kondusifitas wilayah dapat didorong dengan membangun ruang diskusi bersama. Nilai-nilai kearifan lokal ini menjadi faktor kunci yang sangat bernilai dalam menyelesaikan segala persoalan pengelolaan pariwisata. Dengan mengedepankan ruang dialog yang setara, masyarakat lokal dipastikan menjadi aktor utama dan penjaga kedaulatan budaya mereka sendiri, bukan sekadar penonton di rumah sendiri.
Transformasi ini adalah kunci untuk menciptakan dampak berganda bagi ekonomi NTT. Keberhasilan Labuan Bajo sebagai pusat (hub) internasional akan menjadi lokomotif bagi wilayah lainnya di Flores, Sumba, Timor, Rote, hingga Alor. Dengan mengedepankan kearifan lokal dalam membangun ruang keputusan bagi rencana strategis ini, NTT berpeluang besar meningkatkan status ekonominya dan menuju masa depan pariwisata yang mandiri serta berkelanjutan.
Oleh : Yakobus Stef. Muda (Advokasi dan Hukum ASPPI)