Satu tren yang sangat mengkhawatirkan saat ini adalah rusaknya siklus tatalaksana pembangunan akibat syahwat politik yang prematur. Bayangkan, sebuah pemerintahan baru berjalan satu setengah tahun, namun kampanye digital mengenai pemilihan kepala daerah berikutnya—baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi—sudah bertebaran di media sosial. Fenomena ini mencerminkan sebuah kegagalan pemahaman kolektif, mengenai bagaimana sebuah proses pembangunan seharusnya dikelola.
Sikap tidak sabaran ini memicu disorientasi yang serius. Pemerintah yang sedang menjabat menjadi tidak fokus dalam mengeksekusi program-program strategisnya karena konsentrasi publik dan birokrasi sudah terpecah oleh bursa kontestasi berikutnya. Jika ego dan kegagalan kolektif ini terus dibiarkan, ketahanan nasional akan menjadi sangat rapuh. Dampak paling buruknya adalah program pembangunan jangka panjang akan selalu kembali ke titik nol setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Pembangunan tidak lagi menjadi sebuah estafet yang berkesinambungan, melainkan sebuah siklus gali-tutup lubang yang merugikan masyarakat Flobamorata.
Dinamika politik yang berkembang akhir-akhir ini menyajikan sebuah realitas baru yang menantang bagi stabilitas daerah. Di tengah pergeseran lanskap politik global menuju era multipolar serta masifnya tren penggunaan media sosial, terbentuk sebuah psikologi massa yang cenderung menginginkan pengaruh instan di ruang publik. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi alat komunikasi, melainkan ruang pacu digital di mana popularitas dan pengaruh diukur secara kilat. Sayangnya, gelombang pencarian pengaruh instan ini membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan bagi tatanan tata kelola pemerintahan di daerah.
Ketika panggung politik hanya diisi oleh narasi-narasi pencitraan jangka pendek, fondasi ketahanan politik suatu daerah perlahan akan berada pada titik nadirnya. Kondisi ketahanan politik yang rapuh ini secara langsung mengancam stabilitas domestik, yang pada gilirannya membuat variabel pertumbuhan ekonomi serta ketahanan ekonomi daerah menjadi semakin rentan dan rapuh. Ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan kepastian hukum, stabilitas, dan fokus kebijakan, hal yang mustahil dicapai jika energi kolektif daerah habis terkuras dalam riuh rendah kompetisi politik yang tiada henti.
Untuk mencapai kekuatan ekonomi daerah yang tangguh, seluruh elemen bangsa di daerah harus memiliki kesepahaman kolektif yang kuat. Pembangunan harus ditopang oleh kesadaran untuk mengawal pencapaian target dalam satu periode pemerintahan secara utuh dan optimal. Oleh karena itu, sudah saatnya ada ajakan tegas bagi seluruh pemegang otoritas kepemimpinan yang sedang berjalan, termasuk para kompetitor politik, untuk kembali fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai kapasitasnya.
Energi politik saat ini seharusnya dioptimalkan bukan untuk mencuri start pemilu atau merancang strategi menuju pemilu berikutnya, melainkan untuk memperkuat fungsi pengawasan (check and balances) dan optimalisasi kinerja pelayanan publik. Kompetitor politik harus menunjukkan kelasnya dengan memberikan kritik yang berbasis data dan bukti nyata, bukan sekadar narasi populis di media sosial.
Transformasi berkelanjutan bukanlah sebuah lompatan instan, melainkan suatu periode kerja optimal yang dieksekusi secara konsisten dalam setiap siklus lima tahunan. Ini adalah sebuah proses estafet yang terencana demi mencapai tujuan jangka panjang yang dicita-citakan bersama.
Hanya dengan fokus kerja nyata yang optimal, mendisiplinkan diri dari godaan politik instan, serta memegang teguh komitmen kesepahaman kolektif, Flobamorata dapat mewujudkan ketahanan ekonomi dan politik yang tangguh demi masa depan yang lebih maju. Ayo bangun NTT dengan kerja terukur dan berkelanjutan!