Dunia sedang menyaksikan pergeseran tektonik dalam arsitektur keamanan global. Ketegangan geopolitik mencapai titik didih baru seiring dengan langkah masif Amerika Serikat akhir-akhir ini. Tindakan ini bukan sekadar konflik regional, melainkan sinyal jelas atas berubahnya peta kekuatan global dan upaya perebutan kendali atas sumber daya energi dunia. Di tengah polarisasi ini, aliansi-aliansi baru bermunculan, memaksa setiap bangsa mendefinisikan ulang arti ketahanan.
Bagi Indonesia, Ketahanan Nasional tidak boleh lagi dibiarkan bersifat pasif, statis, dan kaku. Kita harus segera melakukan Transformasi Menuju Resilience Aktif. Sebuah kemampuan dinamis untuk tidak hanya bertahan dari guncangan, tetapi secara proaktif melompat lebih tinggi memanfaatkan peluang di tengah ketidakteraturan dunia.
Indonesia kini berada pada titik krusial. Walupun memiliki Indeks Ketahanan Geografi, Demografi, dan SDA kita secara kumulatif lebih unggul di kawasan Asia. Namun, ketahanan nasional aktif sulit dicapai jika struktur ekonomi kita belum mampu mengurai persistensi konsumsi dan konsentrasi populasi yang masih terpusat hampir 60% di Pulau Jawa.
Tanpa kebijakan strategis yang agresif untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, Indonesia akan terus menghadapi tantangan dalam melepaskan ketergantungan geografi populasi. Selain itu, pengelolaan SDA yang belum optimal bagi penerimaan negara serta potensi geostrategi sebagai Poros Maritim dunia tidak sejalan dengan kebijakan jangka panjang. Padahal, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan 10 Kawasan Metropolitan Baru merupakan kunci pemerataan pembangunan, namun sepertinya rencana strategis ini belum mendapatkan prioritas eksekusi yang tajam dalam implementasi RPJPN.
Di sinilah letak urgensi peran alumni Lemhannas untuk hadir sebagai pemecah kebuntuan strategis tersebut. Persoalan disparitas geografi dan inefisiensi pengelolaan sumber daya ini bukanlah sekadar masalah teknis administrasi, melainkan tantangan eksistensial yang membutuhkan “otak kolektif” bangsa untuk merumuskan solusi yang berani dan inovatif.
Inspirasi transformasi ini dapat kita teladani dari sosok seperti Prof. Purnomo Yusgiantoro, seorang arsitek ketahanan nasional yang mampu mengombinasikan ketajaman akademis dengan implementasi kebijakan nyata. Sebagai tokoh kunci di balik Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas) Lemhannas RI, beliau berhasil menerjemahkan nilai-nilai abstrak kebangsaan menjadi indikator ilmiah yang terukur. Warisan intelektual ini menjadi instrumen vital yang memungkinkan Indonesia memetakan kekuatan dirinya secara objektif dan sistematis.
Ketokohan seperti inilah yang menjadi standar kebutuhan IKAL Lemhannas dalam menghadapi badai geopolitik global. Pengabdian yang tidak terputus oleh pergantian jabatan menunjukkan bahwa loyalitas terhadap Ibu Pertiwi adalah nafas yang terus mengalir. Dengan menjadikan nilai-nilai kepemimpinan yang membangun sistem—bukan sekadar citra—sebagai kompas organisasi, IKAL akan mampu menjadi jembatan antara kebijakan strategis dan implementasi nyata bagi kedaulatan bangsa.
Kepemimpiman beliau diharapakan akan mampu mewujudkan Resilience Aktif. Kita tidak bisa lagi membiarkan kerja-kerja intelektual alumni berjalan secara terfragmentasi. Inilah saatnya melakukan penataan ulang kelembagaan Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) berbasis Kluster Potensi sebagai wadah strategis bagi para alumni untuk menumpahkan pemikiran terbaiknya bagi bangsa.
Merevitalisasi IKAL Lemhannas adalah upaya mengembalikan marwah lembaga sesuai ide awal pendiriannya oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Bung Karno memimpikan lembaga ini sebagai tempat para intelektual bersatu menjaga kedaulatan. Kita harus merenungkan kembali pernyataan legendaris beliau:
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Pesan ini adalah peringatan terhadap kelemahan internal kita: Tata Kelola yang belum optimal, konflik kepentingan, serta memudarnya Wawasan Kebangsaan. Jika kita tidak mampu menghidupkan seluruh kekuatan di dalam negeri, posisi strategis kita hanya akan menjadi saksi atas “nubuatan” Soekarno di atas, kalah oleh perpecahan di dalam saat dunia sedang berguncang di luar.
Transformasi Ketahanan Nasional ke arah Resilience Aktif tidak akan tercapai tanpa adanya Ketahanan Politik yang berwawasan kebangsaan. Indonesia memerlukan kestabilan politik yang lahir dari rekonsiliasi nasional yang tulus, di mana kepentingan nasional diletakkan di atas kepentingan golongan.
Oleh : Yevi | YSMuda (Sekretaris DPD IKAL Lemhannas NTT)
